POJOKberita.ID, POHUWATO—DPRD Pohuwato Gelar rapat dengar pendapat lintas komisi yang di selenggarakan di aula DPRD Kabupaten pohuwato membahas permasalahan BST yang bermasalah di desa Lemito. Senin 06/09/2021
Kegiatan ini di ikuti oleh Kepala dinas Sosial, Camat Popayato dan kantor pos Lemito,TKSK,kepala desa dan BPD se_kecamatan Popayato guna untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di bulan bulan sebelumnya.
Ketua DPRD Pohuwato Nasib Giasi menyampaikan semuanya terjadi karena terdapat dari beberapa pihak yang diskomunikasi dalam penyerahan bantuan yang diakibatkan oleh pihak kantor pos LEMITO yang tidak mengikuti sesui prosedur penyaluran.
“Persoalan BST ini terjadi akibat efek domino dari semua kasus yang terjadi di popayato Timur sehingga kami berharap pemerintah harus melakukan langkah cepat terhadap penanganan yang terjadi di popayato Timur yang ribut di awal, sehingga kami menerima kembali laporan dari beberapa desa yang terungkap bahwa di desa itu terjadi kembali Persoalan yang sama untuk itu efek domino ini sudah harus terputus popayato Timur sudah harus melakukan langkah tegas yang kemudian diatur oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas sosial,”uangkapnya
Giasi, juga menambahkan perlu peran serta pos harus menyerahkan bantuan ini sesuai regulasi yang telah mereka terima tidak harus dilakukan dengan cara yang terbilang penitipan kepada setiap aparat desa tersebut,”ujarnya saat di wawancara media Pojokberita.id
Dalam menyikapi hal tersebut DPRD mendesak kepada pemerintah daerah kedepan untuk membentuk satgas covid untuk mengawasi penyaluran BST tersebut,yang akan pada penyaluran di setiap desa kedepan.
Penekanan terakhir dari DPRD Kab. Pohuwatodari setiap fraksi. menyuarakan kedepan pemerintah desa harus menempelkan di setiap papan informasi bagi masyarakat penerima tersebut, walaupun sudah ada beberapa yang sudah melakukan itu dengan tujuan agar masyarakat tidak lagi bertanya-tanya dan sudah mengetahui dengan pasti siapa siapa- penerima bantuan tersebut.tutup Ketua DPRD.
(Isjan Pojok)
