POJOKberita.id,BOLMUT – Ujung pangkal kisru penolakan para siswa Prakerin SMK Negeri 1 Kaidipang, di akhiri aksi demo oleh Aliansi Masyarakat Peduli Bolmut (AMPB), di Halaman Kantor DPRD, Dan Kantor Bupati Bolmut,Rabu (19/01/22).
Dalam aksi ini, mereka menuntut pencopatan jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang dinilai tak pantas dijadikan sebagai pemimpin salah sutu instansi, terlebih khusus di RSUD Bolmut. Puluhan Masa Aksi AMPB mendatangi Kantor DPRD dan Kantor Bupati Bolmut untuk menuntut Cuitan Dua ASN Bolmut yang berdampak pada kondusifitas masyarakat.
“Begitu banyak kesalahan yang dilakukan oleh Dirut RSUD Bolmut, mulai dari penolakan pasien bersalin, mengindahkan panggilan sekretaris daerah dan penolakan para siswa Prakerin SMK Negeri Kaidipang,” sebut Suply Van Gobel, salah satu orator AMPB.
Untuk itu mereka meminta kepada pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmut, agar mengeluarkan rekomendasi atau sebuah petisi untuk mencopot jabatan Dirut RSUD Bolmut dan Meminta sanksi tegas Kepada Kepala Sekolah SMK 1 Kaidipang.
Salah satu Orator pada aksi tersebut, Syamsudin Olii menyampaikan cuitan ke dua ASN tersebut harus segara ditanggapi serius. Karena, menurutnya apa yang dilakukan kedua ASN merupakan pelanggaran Kode Etik.
“Atas nama rakyat Bolmut, kami dengan tegas meminta DPRD mengeluarkan rekomendasi ke Bapak Bupati, untuk mencopot Dirut RSUD dan Memberi Sanksi berat kepada Kepala Sekolah SMK 1 Kaidipang,” sebutnya.
Menanggapi hal ini, Wakil Pimpinan DPRD Bolmut Salim Bin Abdulah, berkomitmen menindak lanjuti permintaan aksi masa AMPB, berdasarkan ketentuan-ketentuan legislasi dan mekanisme DPRD.
“Kepada sekretaris dewan (Setwan) DPRD, saya instruksikan untuk segera menindaklanjuti dan membuat rekomendasi ke pimpinan daerah dalam rangka mendukung tuntutan aksi AMPB pencopotan Dirut RSUD Bolmut,” tutup Salim.
Donal Palandi yang juga Koordinator Aksi menyebutkan jikalau apa yang menjadi tuntutan masa aksi, tidak ditindak lanjuti. Maka dapat dipastikan Bupati dan Sekda Bolmut serta Kepala Dinas terkait tidak mampu memberikan efek jerah kepada kedua pihak tersebut.
“Kami anggap apa yang terjadi saat ini perlu diseriusi. Jika tidak, Kami menganggap Bupati dan Sekda Bolmut serta Dinas terkait Lombo (Tidak mampu, red) atau takut dengan kedua pihak tersebut. Kalau pun takut, maka berarti dapat dipastikan ada sesuasatu yang membuat keduanya bebas berbuat onar,” kata Donal dalam orasinya.
(Mor/Pojok)
