BOROKO|POJOKberita.ID – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
Kegiatan yang dilaksanakan pada Jum’at (13/12/2024) di ruang rapat Disdukcapil Bolmut, bertujuan untuk menyusun laporan survei kepuasan masyarakat tahun 2024 dan memperoleh masukan serta feedback dari masyarakat terkait kualitas pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil.
Acara yang dihadiri oleh berbagai stakeholder, termasuk perwakilan organisasi masyarakat, jurnalis dan pejabat terkait, serta pihak-pihak yang berkepentingan, berlangsung dengan antusias.
Forum ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, serta saran mengenai pelayanan yang sudah dan akan diberikan oleh Disdukcapil.
Kepala Disdukcapil Bolmut, Samidin Korompot, SSTP., M.Si., dalam sambutannya, menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan sesuai dengan harapan masyarakat.
“Survei kepuasan masyarakat adalah salah satu instrumen penting dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja kami. Melalui FKP ini, kami berharap dapat menggali berbagai permasalahan yang ada dan segera menindaklanjuti masukan yang diberikan untuk perbaikan di masa mendatang,” ujarnya.
Salah satu fokus utama dalam FKP kali ini adalah evaluasi terhadap berbagai layanan kependudukan dan pencatatan sipil, seperti pembuatan Kartu Keluarga, KTP, akta kelahiran, dan akta kematian serta layanan administrasi lainnya.
Kepala Disdukcapil Bolmut berharap hasil dari survei ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tingkat kepuasan masyarakat dan menemukan solusi atas setiap kendala yang ada.
Diketahui kegiatan ini pertama kali dilakukan, sehingga diharapkan dapat menjadi langkah konkret bagi Disdukcapil Bolmut dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih transparan, seiring dengan upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. *
